Palembang (ANTARA News) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Timur Pradopo, mengatakan bahwa tim Polri telah bergerak merespons perintah Presiden untuk membawa pulang M. Nazaruddin yang kini berada di Singapura. Berbicara di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, disela-sela mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri mengatakan bahwa semua tim sudah bergerak sesuai [...]
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan akan menjemput paksa bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, setelah tak hadir dalam pemeriksaan kemarin. “Pemanggilan itu hanya dua kali, selanjutnya adalah upaya paksa,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin sore, 16 Juni 2011. “Mekanismenya akan dibicarakan oleh penyidik.” Pemimpin KPK dan penyidik [...]
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Nunun Nurbaeti tidak berada di Kamboja. Padahal sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, mengatakan dalam catatan terakhir Direktorat Jenderal Imigrasi, Nunun berangkat ke Pnom Penh dari Bangkok pada 23 Maret 2011 lalu. “Informasi yang diperoleh KPK, dia (Nunun) tidak berada di Kamboja,” kata juru [...]
TEMPO Interaktif, Jakarta - Tidak ada angin tidak ada hujan, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengirimkan pesan pendek melalui fasilitas BlackBerry Messenger (BBM), Kamis malam, 16 Juni 2011. Dari Singapura tadi malam, 16 Juni 2011, ia menuding Angelina, I Wayan Koster, serta Mirwan yang “memainkan” anggaran Rp 191 miliar untuk proyek Wisma Atlet SEA [...]
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang dalam menjerat Muhammad Nazaruddin dan hakim Syarifuddin Umar. Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang dan Undang-Undang Korupsi bisa dimulai oleh KPK dengan fokus pada transaksi mencurigakan yang berasal dari personal ataupun perusahaan. Pusat Pelaporan diharapkan bisa mengembangkan [...]
Jakarta, 6 Juni 2011 Kegiatan transfer dana merupakan salah satu kegiatan yang pelaksanaannya diatur dalam 40+9 FATF recommendation, khususnya Special Recommendation (SR) VII. Hal ini dikarenakan kegiatan transfer dana mempunyai potensi digunakan sebagai sarana pencucian uang dan khususnya, pendanaan terorisme. Oleh karena itu diwajibkan bagi suatu negara untuk mempunyai kerangka pengaturan transfer dana yang komprehensif, [...]
Jakarta, 9 Juni 2011 Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) untuk menjerat para koruptor. “KPK perlu menerapkan UU TPPU dalam menjerat pelaku kasus korupsi dan merampas asetnya,” kata [...]
