JAKARTA–MICOM: Korporasi disebut sebagai elemen yang paling tidak tersentuh dari jaring hukum pidana pencucian uang. Padahal, korupsi dan pencucian uang dalam skala besar sudah dapat dipastikan melibatkan banyak pihak atau korporasi. Kejahatan korupsi dan pencucian uang itu paling tidak tersentuh jaring hukum. Padahal, kasus korupsi dan pencucian uang sudah pasti melibatkan banyak orang yang artinya [...]
Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia mengamati dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika Merthana dilakukan dengan modus sangat sederhana. DW hanya menyimpan uangnya di bank dan membuat perusahaan fiktif. Menurut Kepala Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia Agus Triyono para tersangka pencucian uang di Indonesia akan selalu menyimpan uangnya di bank [...]
JAKARTA, Jaringnews.com – Direktur Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Agus Triyono, mengatakan praktik pencucian uang hasil korupsi di Indonesia umumnya masih relatif sederhana, sebagian besar dengan menginvestasikannya ke dalam perusahaan-perusahaan fiktif yang pendapatannya tidak mencerminkan operasi perusahaan tersebut. “Modusnya di Indonesia masih tergolong belum pintar. Ada bahkan yang orang korupsi hasilnya langsung ditempatkan ke [...]
VIVAnews- Ketua Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI) Agus Triyono menilai mekanisme pencucian uang di Indonesia masih relatif sederhana. Pelaku pencucian uang rata-rata menggunakan modus dengan mendirikan perusahaan fiktif dan transaksi fiktif. “Itu masih relatif sederhana. Korupsi langsung ditaruh di bank, properti, usaha retail. Banyak uang, orang berbondong-bondong membuka usaha fiktif,” kata Agus di Jakarta, [...]
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang dalam menjerat Muhammad Nazaruddin dan hakim Syarifuddin Umar. Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang dan Undang-Undang Korupsi bisa dimulai oleh KPK dengan fokus pada transaksi mencurigakan yang berasal dari personal ataupun perusahaan. Pusat Pelaporan diharapkan bisa mengembangkan [...]
Jakarta, 6 Juni 2011 Kegiatan transfer dana merupakan salah satu kegiatan yang pelaksanaannya diatur dalam 40+9 FATF recommendation, khususnya Special Recommendation (SR) VII. Hal ini dikarenakan kegiatan transfer dana mempunyai potensi digunakan sebagai sarana pencucian uang dan khususnya, pendanaan terorisme. Oleh karena itu diwajibkan bagi suatu negara untuk mempunyai kerangka pengaturan transfer dana yang komprehensif, [...]
Jakarta, 9 Juni 2011 Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) untuk menjerat para koruptor. “KPK perlu menerapkan UU TPPU dalam menjerat pelaku kasus korupsi dan merampas asetnya,” kata [...]
