JAKARTA, KOMPAS.com – Lingkaran Survei Indonesia menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak sampai salah melakukan reshuffle terdapat menteri-menteri yang dinilai kurang kinerja dalam pemerintahan.
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sopa, mengatakan, Presiden seringkali tersandera oleh ikatan koalisi partai dalam pemerintahan. Adrian menilai hal ini dapat memengaruhi pemilihan menteri yang berpotensial. LSI mencatat ada sembilan menteri yang perlu dipertimbangkan dalam reshuffle.
“Minimal ada sembilan menteri yang menjadi indikator publik untuk menilai apakah SBY melakukan reshuffle yang benar atau salah,” ujar Ardian di Gedung LSI, Jakarta, Minggu (16/10/2011).
Menurut Adrian, menteri yang mendapat rapor merah adalah menteri yang gagal memimpin kementeriannya agar bebas korupsi. Ia menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar masuk dalam kategori tersebut.
Adrian berpendapat pula bahwa menteri yang memiliki permasalahan penting dalam rumah tangganya juga pantas diganti. Masalah itu termasuk perselingkuhan dan perceraian. Dalam hal ini, kata Adrian, yang pantas diganti adalah Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Darwin Zahedi Saleh, dan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa.
Masalah kesehatan juga dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi Presiden untuk memilih menteri baru untuk menggantikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih. Adrian juga menunjuk Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai pejabat yang patut digantikan karena yang dianggap diskriminatif dan melawan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam penanganan masalah kerukunan beragama.
Kinerja Menteri Pertanian Suswono yang dikeluhkan publik karena tak mampu mengendalikan harga bahan-bahan pokok sehingga tak terjangkau oleh masyarakat, menurut Adrian, juga perlu dievaluasi. “SBY sebaiknya mengganti menteri yang dianggap “cacat”oleh publik,” kata Ardian.
