JAKARTA, KOMPAS.com — Saat aparat kejaksaan menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany kebetulan sedang tidak berada di kantornya.
Fuad menghadiri pertemuan pemimpin negara-negara anggota G-20 di Cannes, Perancis. “Saya cek dulu deh, soalnya saya sedang di Cannes, Perancis,” ujar Fuad, saat dihubungi melalui layanan pesan singkat dari Jakarta, Kamis (3/11/2011).
Menurut Fuad, keberadaannya di Cannes adalah menghadiri penandatanganan Convention on Mutual Asistance in Tax Matters. Ini adalah acara yang terkait dalam pertemuan pemimpin tingkat tinggi anggota G-20.
Ditjen Pajak menjadwalkan adanya konferensi pers untuk menjawab masalah ini pada Jumat (4/11/2011) pukul 10.00, di kantor pusat Ditjen Pajak.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan alat-alat sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2006 senilai Rp 43 miliar. Pengusutan kasus itu merupakan tindak lanjut dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Arnold Angkouw, menjelaskan, pihak Ditjen Pajak awalnya tidak kooperatif karena tidak mau menyerahkan berkas atau dokumen terkait yang diminta penyidik Kejagung.
“Kami tentu tidak bisa menunggu lama. Jadi kami langsung lakukan penggeledahan. Ternyata kami temukan dokumennya di kantor pelayanan Jakarta Barat. Berarti dokumen tersebut sudah dipindahkan dari kantor pusat. Ini menunjukkan mereka tidak beritikad baik,” kata Arnold.
Menurut Arnold, kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan sekitar dua minggu lalu. Namun, kejaksaan belum menentukan tersangkanya. Dalam audit proyek tersebut, BPK menemukan kejanggalan senilai Rp 12 miliar.
Menurut Arnold, dalam kasus ini ada dugaan mark-up (penggelembungan harga) alat-alat sistem informasi. Mark-up dilakukan dengan mengubah spesifikasi alat menjadi lebih murah dari yang dilaporkan.